Senin, 11 Februari 2013
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena mengatakan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menyatukan sejumlah moda angkutan harus didahului dengan rencana besar (grand plan) yang mengkaji berbagai sisi. Tanpa itu, penyatuan akan gagal.
"Rencana besar ini meliputi studi kelayakan (feasibility study) rute apa yang akan dilayani oleh angkutan itu, berapa target pertambahan penumpang dengan penyatuan berbagai moda angkutan ini, sampai berapa sumbangan penggabungan ini untuk mengurangi kemacetan," ujar Eka, Senin (11/2/2013).
Tanpa desain matang di awal, sebuah perencanaan akan sulit diterapkan. Sebagai fungsi kontrol bersama, Eka meminta agar rencana besar itu dibuka untuk bisa dilihat publik luas. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menyatukan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) bersama Kopaja, Metromini, dan Bajaj.
Hal itu akan ia upayakan setelah PPD resmi menjadi kepemilikan Pemprov DKI dengan berstatus badan usaha milik daerah (BUMD). "Setelah PPD jadi milik Pemprov DKI, akan menjadi satu payung hukum Kopaja, Metromini, dan Bajaj," kata Jokowi.
0 komentar:
Posting Komentar