Jokowi Kesulitan Restorasi Kota Tua

 Senin, 11 Februari

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui kesulitan dalam melakukan pembenahan atau restorasi kawasan Kota Tua. Menurut dia, bangunan-bangunan di Kota Tua tidak semua milik pemerintah, tetapi ada juga milik pribadi.

"Ada bangunan yang milik pribadi, BUMN, dan milik Pemprov DKI. Ruwetnya ya di situ itu," kata Jokowi saat meninjau taman Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Apabila bangunan-bangunan tersebut semua merupakan kepemilikan pemerintah, tutur Jokowi, maka merestorasi Kota Tua akan lebih mudah. Oleh karena itu, tahun ini Jokowi berencana memberikan peringatan kepada bangunan-bangunan tua di kawasan Kota Tua untuk segera dirobohkan sehingga upaya restorasi pun segera terwujud.

"Tahun ini akan kita berikan peringatan, terutama gedung-gedung yang sudah roboh separuh, setengah, seperempat segera direstorasi. Nanti akan kita surati kepada pemiliknya," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, restorasi itu telah diatur dalam undang-undang agar pemilik gedung tetap merawat bangunan sejarah tersebut. Undang-undang yang dimaksud Jokowi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Di dalam UU tersebut juga akan ada sanksi bagi pengelola gedung yang tidak dapat merawat bangunan bersejarah. "Pokoknya tahun ini kita benahi Kota Tua. Gambarannya juga, secara desain sudah dibenahi, tapi terutama di altarnya akan menjadi creative public space," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga akan menata pedagang kaki lima (PKL) dalam empat cluster. Cluster satu diletakkan dekat dengan kantor pos, yang terdiri dari kumpulan PKL dengan makanan yang memerlukan pengolahan.

Cluster dua di dekat Cafe Batavia, diperuntukkan bagi pedagang non-pangan seperti aksesori atau baju. Cluster tiga untuk makanan di dekat Bank Mandiri, sementara cluster empat di dekat Kali Besar Timur untuk makanan siap saji.

Penataan PKL ini akan diupayakan oleh Jokowi seperti yang ia lakukan saat menata PKL di Masjid Sunda Kelapa dengan bantuan dari corporate social responsibility (CSR). "PKL sudah banyak yang antre. Kalau mau yang bantu PKL banyak, ada dari CSR, bank, swasta, pokoknya banyak," ujar Jokowi.