Senin, 11 Februari 2013
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan tetap mengupayakan peremajaan bajaj berwarna oranye tua tak menjadi bajaj berbahan bakar gas. Namun, ia menemukan banyak permasalahan dalam upayanya meremajakan bajaj tersebut.
"Bajaj harus diremajakan secepat mungkin," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (11/2/2013).
Untuk mengupayakan peremajaan tersebut, Jokowi telah mengunjungi Koperasi Usaha Bersatu dan bertemu dengan pengurus koperasi dan pengusaha bajaj. Namun, Jokowi mengaku banyak menemukan permasalahan di balik upaya peremajaan bajaj tersebut. Melalui kunjungan tersebut, Jokowi mengetahui bahwa tidak ada pool di dalam badan hukum bajaj, uang jaminan yang ditetapkan sangat memberatkan, dan harga bajaj yang mahal mengharuskan sopir bajaj membayar cicilan kepada distributor sebesar Rp 115.000 per hari.
"Ini juga saya kira memberatkan sehingga memang harus dibuat sebanyak-banyaknya distributor atau importir bajaj atau bajaj lokal, sehingga ada persaingan harga yang didapat oleh pengusaha dan sopir bajaj jadi turun. Mestinya seperti itu," kata Jokowi.
Jokowi menjanjikan untuk memberikan solusi terkait berbagai permasalahan yang menghambat peremajaan bajaj tersebut. Namun, Jokowi masih enggan membicarakan lebih jauh mengenai solusi yang akan diambil Pemprov DKI. Jokowi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang tepat.
"Tapi bahwa situasi seperti ini harus diubah karena ini merupakan kehidupan rakyat banyak. Nanti saya pelajari, petanya kayak apa, harus saya kuasai semuanya, distributornya, dan PT-nya bagaimana, harus saya kuasai. Belum bisa komentar banyak," kata Jokowi.
Peremajaan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU tersebut, angkutan umum harus berbentuk badan hukum, seperti PT atau koperasi. Angkutan umum juga harus mempunyai depo atau pool dan bajaj harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Saat ini, jumlah bajaj yang beroperasi di Jakarta mencapai 14.424 unit. Jumlah tersebut tidak boleh bertambah lagi karena sudah menjadi kuota yang ditetapkan oleh Pemprov DKI. Pergantian bajaj hanya dilakukan untuk mengganti bajaj yang sudah jelek, tua, dan tidak layak jalan. Jokowi juga menginginkan persaingan yang sehat di antara para pengusaha bajaj sebab diduga ada monopoli dalam bisnis tersebut, khususnya dalam pengadaan dan peremajaan bajaj di Jakarta.
Karena berbagai masalah tersebut, puluhan para sopir bajaj sempat berunjuk rasa ke Balaikota Jakarta pada Kamis (7/2/2013). Dalam aksi itu, mereka menuntut peremajaan bajaj. Para sopir bajaj itu juga menuntut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan persekongkolan bersama koleganya PT AR dalam pengadaan bajaj sejak tahun 2006.
Mereka juga meminta harga bajaj diturunkan dan adanya pembinaan kepada sopir bajaj. Tuntutan lainnya ialah membatalkan penetapan sistem lelang proses kegiatan jasa operator. Dengan cara itu, para sopir bajaj merasa dipersulit dalam peremajaan bajaj dari bermesin dua tak ke bahan bakar gas.
0 komentar:
Posting Komentar