RABU, 20 FEBRUARI 2013 | 14:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun dikecam banyak kalangan, politikus senior PDIP, Pramono Anung, mendukung langkah Joko Widodo menjadi juru kampanye salah satu pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa barat. Menurut dia, Jokowi sebagai Gubernur DKI sudah mengajukan cuti sebagaimana lazimnya beberapa hari sebelum kampanye berlangsung. Belakangan ini Kementerian Dalam Negeri mempersoalkan izin cuti Jokowi.
"Kalau kemudian terus dipermasalahkan itu sangat berlebihan. Karena masih ada pejabat lain yang juga menjadi juru kampanye," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Rabu, 20 Februari 2013. Menurut wakil ketua DPR ini, sudak menjadi kelaziman bagi pejabat publik untuk menjadi juru kampanye meskipun hingga keluar daerah sekali pun.
"Cukup mengajukan cuti pada Menteri Dalam Negeri. Ini juga berlaku bagi para menteri dan pejabat tinggi yang lain," ujar Pramono. Dalam kesempatan itu juga, mantan Sekjen PDIP ini mempertanyakan apakah setiap menteri sudah memiliki izin dari presiden setiap menjadi juru kampanye. "Apakah mereka, para menteri, sudah izin Presiden."
Sebelumnya, Tempo.co memberitakan Jokowi tetap berkampanye meskipun belum memiliki izin cuti dari Kementerian Dalam Negeri. Juru bicara Kementerian, Reydonnyzar Moenek, mengatakan izin cuti Jokowi belum diproses lantaran baru diajukan sehari (Jumat) sebelum pelaksanaan kampanye. "Terlebih maksud dan tujuan izin cuti yang disampaikan juga tidak jelas," kata Donny, sapaan akrab Reydonnyzar kepada Tempo, Ahad, 17 Februari 2013.
Menurut Donny, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat Negara Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum, izin cuti berkampanye pejabat negara harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum hari pelaksanaan.
"Kalau kemudian terus dipermasalahkan itu sangat berlebihan. Karena masih ada pejabat lain yang juga menjadi juru kampanye," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Rabu, 20 Februari 2013. Menurut wakil ketua DPR ini, sudak menjadi kelaziman bagi pejabat publik untuk menjadi juru kampanye meskipun hingga keluar daerah sekali pun.
"Cukup mengajukan cuti pada Menteri Dalam Negeri. Ini juga berlaku bagi para menteri dan pejabat tinggi yang lain," ujar Pramono. Dalam kesempatan itu juga, mantan Sekjen PDIP ini mempertanyakan apakah setiap menteri sudah memiliki izin dari presiden setiap menjadi juru kampanye. "Apakah mereka, para menteri, sudah izin Presiden."
Sebelumnya, Tempo.co memberitakan Jokowi tetap berkampanye meskipun belum memiliki izin cuti dari Kementerian Dalam Negeri. Juru bicara Kementerian, Reydonnyzar Moenek, mengatakan izin cuti Jokowi belum diproses lantaran baru diajukan sehari (Jumat) sebelum pelaksanaan kampanye. "Terlebih maksud dan tujuan izin cuti yang disampaikan juga tidak jelas," kata Donny, sapaan akrab Reydonnyzar kepada Tempo, Ahad, 17 Februari 2013.
Menurut Donny, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat Negara Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum, izin cuti berkampanye pejabat negara harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum hari pelaksanaan.
0 komentar:
Posting Komentar