Kasus Dera, RS Diminta Tambah Kapasitas Kelas III

JUM'AT, 22 FEBRUARI 2013 | 09:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menambah kapasitas ruang perawatan kelas III di Ibu Kota. Rencana penambahan itu akan dilakukan dengan mengganti ruang perawatan kelas II menjadi kelas III. "Seluruh rumah sakit milik Pemprov akan menambah kapasitas kelas III," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2013.

Rencananya, kata Jokowi, 75 persen ruang perawatan di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI akan dijadikan ruang kelas III. Dengan begitu, kapasitas ruang perawatan bisa menampung lebih banyak pengguna Kartu Jakarta Sehat.

Adapun untuk rumah sakit swasta, Jokowi mengaku belum berencana menerapkan hal serupa. Soalnya, Jokowi tidak bisa langsung menginstruksikan rumah sakit non-Pemprov DKI. "Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa kalau (rumah sakitnya) bukan di bawah kami," kata dia.

Selain penambahan kamar perawatan, Jokowi menyatakan akan menambah ruang untuk perawatan di ICU dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU). "Sambil kami membangun tambahan kamar, kami juga akan tambah ruang ICU dan NICU," ujarnya. (Baca: Dirjen Bina Kesehatan: NICU Memang Langka)

Namun, penambahan ruang ICU serta NICU tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Perlu waktu sekitar setahun untuk menambah jumlah ICU dan NICU. "Kalau untuk ruangan bisa cepat, dalam satu atau dua hari sudah bisa," ujarnya.

Jokowi menolak mengkalkulasi potensi kerugian rumah sakit atas pergantian kelas ruang perawatannya. Namun, dia menilai kesehatan masyarakat lebih utama ketimbang untung rugi. "Rumah sakit itu tidak ada urusan untung rugi karena yang terpenting pelayanan. Kan, sudah disubsidi, jadi buat apa memikirkan untung rugi?" ujar dia.

Rencana penambahan ruang perawatan di kelas III itu mengemuka setelah kematian Dera Nur Anggraini, bayi berusia enam hari akibat kapasitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di sejumlah rumah sakit tidak memadai. Kasus ini mengungkap kebutuhan ruang perawatan yang kurang di Jakarta. Apalagi, kunjungan pasien yang berobat kesehatan gratis meengalami peningkatan sekitar 70 persen pasca-peluncuran Kartu Jakarta Sehat

Read more »

RS Kurang Dokter, Jokowi Ajukan 110 Dokter Baru

JUM'AT, 22 FEBRUARI 2013 | 11:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mengajukan surat kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengangkat dokter baru sebagai tenaga medis tambahan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jumlahnya sekitar 110 orang," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis, 21 Februari 2013.

Saat ini, kata dia, DKI tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Azwar Abubakar. Adapun kerja sama Pemerintah Provinsi DKI dengan Fakultas Kedokteran UI dan Ikatan Dokter Indonesia, Jokowi mengatakan upaya tersebut akan tetap dilaksanakan. Namun, langkah itu disebutnya bakal tetap kurang karena kebutuhan tenaga medis sudah sangat mendesak.

Jokowi mengatakan tidak ingin masalahkekurangan tenaga medis mengakibatkan berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa harus kerja sama lagi, jadi harus yang tetap," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jokowi menyatakan akan menambah kapasitas ruang perawatan kelas III di Jakarta. Penambahan itu dilakukan agar masyarakat pengguna Kartu Jakarta Sehat bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit.Rumah sakit pun menyatakan kekurangan tenaga medis untuk menyesuaikan penambahan ruang perawatan.

Read more »

Pasien Miskin Ditolak RS, Sistem Kesehatan Buruk

JUM'AT, 22 FEBRUARI 2013 | 13:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijayarta, menilai kasus-kasus penolakan rumah sakit di Ibu Kota terhadap pasien dari kalangan masyarakat tidak mampu merupakan dampak dari buruknya sistem penganggaran kesehatan dan jaminan sosial selama ini. “Dari pusat sampai ke daerah kacau-balau,” kata dia, Kamis, 21 Februari 2013.

Menurut Marius, sistem kesehatan yang dijalankan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, belum sepenuhnya mengedepankan prinsip profesionalisme dalam penanganan anggaran. Dia mencontohkan, pemerintah yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran juga bertindak sebagai penyelenggara dan tim pemantau. ”Mereka semua yang jalankan, meski dijalankan dengan sistem tender.”

Dengan berlakunya sistem buruk seperti saat ini, dia menambahkan, program perbaikan kesehatan tidak akan berjalan efektif dan akan terus menimbulkan permasalahan. Jika pun persoalan ini mencuat, menurut Marius, rumah sakit tidak bisa disalahkan. ”Karena Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebagai regulator yang membuat kesalahan sistem,” ujarnya.

Menurut Marius, pemberitaan yang akhir-akhir ini menyoroti layanan kesehatan pemerintah DKI--imbas dari kasus penolakan bayi Dera Nur Anggraini oleh 10 rumah sakit di Ibu Kota--akan turut berdampak terhadap kredibilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Meski Jokowi sudah mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat, kasus penolakan rumah sakit terhadap pasien miskin tetap terjadi.

Ia menambahkan, sistem layanan kesehatan dan jaminan sosial baru bisa berjalan dengan baik apabila Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diimplementasikan secara maksimal. “Tapi masih harus menunggu sampai awal 2014,” kata Marius, merujuk pada pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Read more »

RS Budi Asih Kewalahan Tangani Pasien KJS

JUM'AT, 22 FEBRUARI 2013 | 14:37 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Sakit Budi Asih Cawang, Jakarta Timur, menambah kapasitas kamar kelas III untuk mengantisipasi lonjakan pasien setelah diberlakukan Kartu Jakarta Sehat. "Sudah kami tambah sekitar satu setengah bulan lalu," ujar Direktur RS Budi Asih, Nanang Hasani, kepada Tempo, Jumat, 22 Februari 2013.

Kamar kelas III ditambah 25 unit. Menyiasati ruangan yang tak bisa diperluas, kamar-kamar tersebut dialihstatuskan dari ruangan kelas II. Artinya, ruang kelas II diturunkan tingkatnya menjadi kelas III untuk menampung pasien. Sekarang RS Budi Asih telah memiliki 319 tempat tidur kelas III.

Menurut Nanang, setelah diberlakukan KJS November tahun lalu, pasien kelas III melonjak 50-70 persen. Hal tersebut membuat rumah sakit kewalahan karena tenaga medis dan instrumen tak bertambah. Setelah penambahan kamar tersebut, masih banyak juga pasien yang tak tertampung. "Hampir penuh setiap hari, kami rujuk ke rumah sakit lain," ujarnya.

Khusus bagi pasien yang kondisinya gawat, perawatan akan dipindah ke ruangan intensive-care unit (ICU). "Sambil kami carikan tempat lain," ujarnya. Namun, kata dia, rumah sakit rujukan lain pun sama penuhnya dengan RS Budi Asih.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta seluruh rumah sakit menambah kapasitas perawatan kelas III. Ia berencana mengubah 75 persen ruang perawatan di rumah sakit milik pemerintah menjadi kelas III. Dengan begitu, kapasitas ruang perawatan bisa menampung lebih banyak pengguna Kartu Jakarta Sehat.

Read more »

Jokowi Baru Ajukan Izin Sehari Sebelum Cuti

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 20:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti dua hari, Sabtu- Minggu pekan ini, untuk menjadi juru kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki, di Cicalengka, Bandung, Sabtu 16 Februari 2013. Rieke dan Teten diusung PDIP, partai yang juga mengusung Jokowi saat pilkada DKI Jakarta tahun lalu. 

Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, surat izin cuti kampanye Jokowi ternyata baru diterima  Kementerian Dalam Negeri, Jumat, 15 Februari 2013, pukul 14.00 WIB. “Suratnya diserahkan Pemprov DKI Jakarta setelah salat Jumat,” kata Reydonnyzar ketika dihubungi, Sabtu, 16 Februari 2013.

Surat izin tersebut diajukan untuk cuti kampanye selama dua hari pada Sabtu dan Ahad pekan ini. Padahal, menurut Reydonnyzar, surat izin seharusnya diserahkan paling lambat dua pekan sebelum hari cuti. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 tentang tata cara pejabat mengikuti kampanye pemilihan umum. 

Reydonnyzar menambahkan cuti tetap harus diajukan pejabat daerah meski kampanye yang mereka hadiri jatuh di akhir pekan.“Walau Sabtu dan Minggu harus tetap cuti karena jabatan kepala daerah itu melekat 24 jam, tidak mengenal hari libur,” ujar dia. Jadwal kampanye harus disertakan dalam surat izin. Selain itu pejabat daerah juga tak diperkenankan menggunakan fasilitas negara selama cuti. 

Sebenarnya, bukan hanya Jokowi yang menjadi juru kampanye. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar juga menghadiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf dan Lex laksamana, di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu 16 Februari 2013. 

Selain itu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, juga menjadi juru kampanye calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Benny K. Harman.“Kalau setingkat menteri perizinannya langsung kepada Presiden SBY,“ kata Reydonnyzar.

Read more »

Jokowi Selesaikan Renovasi Rusun Marunda 3 Bulan

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 14:33 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan perbaikan fasilitas rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, bakal rampung dalam tiga bulan ke depan. "Maksimal tiga bulan dari sekarang," ujarnya, Jumat petang, 15 Februari 2013.

Renovasi sejumlah fasilitas rusun wajib segera dirampungkan petugas di lapangan karena besarnya animo warga, khususnya korban banjir Penjaringan yang ingin tinggal di sana. Mereka dipindahkan ke rusun setelah rumah mereka di Penjaringan terendam banjir, pertengahan Januari lalu. "Kalau sudah siap baru warga kami kumpulkan,” kata dia.

Beberapa warga bahkan rela mengantre untuk mendapatkan unit rusun yang sebelumnya mangkrak itu. ”Sekarang masih direnovasi," ujarnya.

Setelah banjir melanda Jakarta, Januari lalu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahja Purnawa, menawarkan korban banjir di Penjaringan agar pindah ke rusun supaya kualitas hidupnya meningkat. Jokowi bahkan tak segan merombak struktur organisasi pengelola rusun dengan mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Daerah I Jakarta Utara Kusnindar, akhir Januari lalu. Termasuk memerangi calo penempatan di rusun. 

Tak beresnya pengelolaan rusun Marunda membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi geram terhadap pengelola. Alhasil, ia memutuskan untuk mengambil alih pengisian Rusunawa Marunda yang memiliki kurang lebih 2.600 unit tersebut. 

Read more »

Bantu Kampanye Rieke, Jokowi Cuti 2 Hari

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 20:39 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti dua hari untuk menjadi juru kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki, di Cicalengka, Bandung, Sabtu 16 Februari 2013. Rieke dan Teten diusung PDIP, partai yang juga mengusung Jokowi saat pilkada DKI Jakarta tahun lalu. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan kabar cutinya Jokowi. "Saya Pelaksana Harian Gubernur pada Sabtu-Minggu. Beliau kan cuti untuk menjadi juru kampanye," kata Basuki di Balai Kota, Jumat, 15 Februari 2013.

Padahal, Jumat pagi, kepada wartawan, Jokowi sempat mengatakan akan pergi ke rumah susun Marunda berdua dengan Basuki. Namun, Basuki mengaku tidak tahu rencana tersebut.”Tadi kan Pak Gubernur bilang ketemu Senin ya,'" kata Basuki meniru Jokowi.

Jokowi juga dikabarkan menjadi juru kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi, yang juga diusung PDIP, PDS, dan PPRN. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara akan berlangsung pada 7 Maret 2013. Di Sumatera Utara, saat ini juga masa kampanye.

Read more »

Jokowi Kantongi Nama Calo Rusun Marunda

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 14:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum berencana mengusir calo-calo penempatan di rumah susun sewa sederhana Marunda, Jakarta Utara. Namun, dia mengatakan akan mencari cara agar calo-calo di rusun tak beredar lagi.

“Ya enggak akan diusir. Tapi penting bagi kami untuk memastikan tak ada calo-calo lagi di rusun Marunda. Beberapa dari mereka juga korban banjir,” ujar Jokowi saat ditemui Temposaat menjajal waterway Marunda-Muara Baru, Jumat, 15 Februari 2013. Jumlah peminat rusun melonjak setelah rumah warga di Penjaringan direndam banjir, Januari lalu.

Meski Jokowi sudah mengantongi nama-nama calo, ia akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dia ingin memastikan lebih lanjut apakah nama-nama yang ia kantongi itu benar-benar calo atau bukan. “Permasalahannya, calo kan enggak mau ngaku.”

Dia akan menggalakkan sosialisasi terkait dengan penghunian rusunawa Marunda agar calon penghuni tak terjebak calo lagi. Calon penghuni rusun perlu tahu bahwa masuk ke rusunawa Marunda tak dipungut biaya, kecuali untuk retribusi bulanan. “Dengan begitu, ketika ada calo menawarkan unit, calon penghuni bisa menolak,” ujarnya.

Jokowi juga menertibkan para ahli waris di Rusunawa Marunda. Calo dan ahli waris tetap harus ditertibkan. Dia sedang menyusun peraturan terkait dengan hal ini. “Intinya, jangan sampai yang tidak berhak malah mendapat hak.”

Sebelumnya, banyak calo beredar di rusunawa Marunda. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan Tempo, kebanyakan calo adalah warga rusunawa Marunda itu sendiri. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, para calo itu dilindungi oleh beberapa orang pengelola rusun.

Salah satu pendaftar rusunawa Marunda, Andi Suwito (51) asal Rawamangun, mengaku pernah bertemu dengan sejumlah calo yang menawarkan unit rusun. Hal itu, kata dia, terjadi Desember tahun lalu dan berlangsung di dekat kantor pengelola rusunawa Marunda.

Read more »

Jokowi Akan Ubah Sistem Pengisian Rusun

MINGGU, 17 FEBRUARI 2013 | 05:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta-Banyak beredarnya calo di wilayah rusun serta banyaknya unit unit rusun yang masih kosong membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo geram. Ia pun langsung berencana merubah sistem pengisian rusun di wilayah DKI Jakarta.

"Pertama, kita akan perketat proses seleksi. Jangan sampai ada proses penyeleksian yang memakai uang. Jangan sampai juga ada praktik (KKN) di mana karena tetangga atau teman bisa dapat unit rusun," ujar Jokowi saat mencoba fasilitas waterway Jumat, 15 Februari 2013.

Lebih lanjut, soal proses seleksi, Jokowi berkata tak akan melakukan perubahan yang terlalu fundamental. Ia berkata, secara garis besar, sistem seleksi akan tetap sama di mana salah satu bagian di dalamnya adalah ujian tertulis. Namun, Ia berkata akan fokus mempertegas sistem verifikasi di lapangan.

"(Diubah banyak) nggak lah, kita akan perketat cek di lapangan saja agar yang masuk rusun adalah mereka yang benar benar tak punya rumah, yang tinggalnya di slum area (kawasan kumuh), pinggir sungai, dan bantaran waduk," ujar Jokowi.

Selain mengubah seleksi, Jokowi juga mengatakan menerapkan sistem inden untuk rusun-rusun baru yang akan dibangun. Dengan begitu, rusun sudah memiliki penghuni yang siap masuk ketika masih dibangun. "Ini akan diterapkan di semua rusun-rusun baru nantinya."

Salah satu rusun yang tingkat okupansi-nya kecil hingga saat ini adalah Rusunawa Marunda. Dari 2600 unit yang tersedia, kurang lebih hanya 1000 unit yang sudah terisi. Itupun sebagian menggunakan jalur illegal alias melalui calo. Simak berbagai gebrakan Jokowi di sini.

Read more »

Jokowi Disambut Meriah di Depok

MINGGU, 17 FEBRUARI 2013 | 09:27 WIB

TEMPO.CO, Depok - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disambut antusias oleh ribuan warga Depok. Jokowi ikut melakukan jalan santai bersama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, di Jalan Margonda Raya, Ahad, 17 Februari 2013. 

"Selamat datang, Pak Jokowi," kata Rieke ketika Jokowi sampai di tengah-tengah massa pendukung di depan kantor DPC PDI Perjuangan, Jalan Margonda. Ucapan Rieke itu disambut teriakan massa. Serentak massa aksi berebutan mencari tempat Jokowi berjalan untuk bersalaman. 

Mendapat sambutan itu, Jokowi hanya senyum-senyum. Awalnya tidak ada jarak antara Jokowi dan massa karena polisi kewalahan menahan massa yang ingin mendekati Jokowi. Aksi dorong-mendorong terjadi di kiri-kanan Jokowi. 

Jokowi yang terdesak di tengah hanya tesenyum melihat warga sambil melambaikan tangannya. Jokowi mengatakan optimistis dengan pemenangan Rieke-Teten. "Optimis, Depok bagus," katanya.

Teriakan Jokowi, Rieke, dan Teten terus menggema. Jalan santai dimulai pukul 08.00 WIB. Dari Jalan Margonda, massa akan menuju Jalan Sejajar Rel melalui Jalan Dewi Sartika. Massa akan berhenti di Stasiun Depok Baru. 

Melihat antusiasme pendukungnya, Rieke bersyukur. "Alhamdulillah warga depok menyambut, alhamdulillah," katanya. Sedangkan Teten mengatakan, aksi ini sangat luar biasa. Menurut Teten, sambutan masyarakat Depok sangat hangat. "Depok sangat bagus," katanya.

Aksi jalan santai ini sempat membuat Jalan Margonda lumpuh. Pasalnya, massa yang berjalan sepanjang seratus meter itu langsung menguasai satu jalur jalan dan tak bisa dikendalikan. Sampai saat ini, massa masih bergerak di Jalan Dewi Sartika.

Read more »

Jokowi Diminta Tidak Dampingi Kampanye Rieke

MINGGU, 17 FEBRUARI 2013 | 14:34 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mendesak pemerintah pusat menerbitkan aturan larangancuti kepala daerah untuk kepentingan politik tertentu. "Kalau sudah terpilih, itu bukan milik partai lagi, tapi milik warga," kata Nirwono, Ahad, 17 Februari 2013. "Maka dahulukan persoalan warga sendiri, bukan daerah lain."

Desakan ini menanggapi cuti Gubernur Joko Widodo yang sengaja meninggalkan urusan DKI selama akhir pekan. Alasan Jokowi, sapaan Joko Widodo, untuk mendampingi kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masdukipada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013. Seperti Jokowi, Rieke-Teten diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. 

"Seharusnya tidak boleh, tapi memang aturannya belum ada," kata dia.

Nirwono beranggapan, aturan baku dari pemerintah pusat yang melarang kepala daerah berbaur dalam kegiatan kampanye daerah lain perlu segera diberlakukan. Sebab, dengan aturan itu, kepala daerah dapat bebas dari kepentingan partai dan fokus pada daerahnya. "Dan yang lebih penting bebas dari interes kepentingan partai tertentu," kata dia.

Dia juga melihat model kampanye bergayablusukan Jokowi pada saat memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta belum tentu cocok diterapkan di Jawa Barat. Dengan demikian, izin cuti Jokowi belum pasti juga berdampak positif di Pilkada Jawa Barat. "Di Jakarta bisa menang, hasil sama belum tentu terjadi di Jawa Barat," kata Nirwono. "Ini kan sudah beda provinsi dan wilayah."

Lebih lanjut, Nirwono melihat ada tiga poin keunggulan bila kepala daerah melepaskan atribut kebesaran partai waktu memimpin pemerintahan. Pertama, lebih fokus pada pekerjaan, sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik. "Selama masih diatur partai, ya sulit memberikan pelayanan optimal," kata dia.

Kedua, terhindar dari kepentingan partai. Dan ketiga, menjadi pengayom yang baik bagi semua lapisan masyarakat. Baik yang berasal dari partai politik maupun elemen lainnya. "Dengan jabatan itu, harus netral dan milik warga, bukan milik partai lagi," ujarnya.

Nirwono berharap, desakan itu dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat dan partai politik. Jika seorang kader partai terpilih sebagai kepala daerah, atribut partai mesti dilepas. "Harus ada keberanian untuk mengubah. Bila terpilih, sudah bukan milik partai lagi sehingga tidak diatur partai," kata dia.

Read more »

Jokowi Cuti tanpa Izin Mendagri

MINGGU, 17 FEBRUARI 2013 | 21:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Dalam Negeri belum memproses izin cuti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Namun, meski belum mendapat izin Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jokowi tetap berkampanye untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, di Depok, hari ini.

Juru bicara Kementerian, Reydonnyzar Moenek, mengatakan izin cuti Jokowi belum diproses lantaran baru diajukan sehari (Jumat) sebelum pelaksanaan kampanye. “Terlebih maksud dan tujuan izin cuti yang disampaikan juga tidak jelas,” kata Donny—sapaan akrab Reydonnyzar—kepada Tempo, Ahad, 17 Februari 2013.

Menurut Donny, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat Negara Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum, izin cuti berkampanye pejabat negara harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum hari pelaksanaan.

Peraturan itu menyatakan pejabat setingkat wali kota dan bupati diwajibkan meminta izin kepada gubernur. Adapun gubernur harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Donny tidak mengatakan Jokowi berkampanye tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri. “Yang jelas, izin cuti yang bersangkutan (Jokowi) masih belum kami proses,” ujar dia.

Kalaupun nantinya ada sanksi, menurut Donny, itu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Alasannya, aktivitas Jokowi berkaitan dengan penyelenggaraan kampanye. Hanya lembaga pengawas pemilu itu yang berhak menentukan apakah Jokowi atau Rieke-Teten yang melanggar aturan. “Jadi, kewenangan itu ada di tangan Bawaslu,” katanya.

Donny membantah argumen Jokowi bahwa izin tidak terlalu diperlukan lantaran aktivitasnya dilakukan pada Sabtu dan Minggu, yang merupakan hari libur. Donny menegaskan, jabatan pejabat negara selalu melekat dan tidak mengenal istilah Sabtu dan Minggu sebagai hari libur. “Kalau untuk penyelenggaraan negara, benar. Tapi tidak bisa untuk aktivitas kampanye (jika tidak cuti). Itu filosofi pejabat negara,” tuturnya.

Jokowi ikut berkampanye dalam pilkada Jawa Barat untuk mendukung pasangan Rieke-Teten, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jokowi mengatakan telah mengajukan cuti selama dua hari untuk mengikuti kegiatan politik tersebut.

Mantan Wali Kota Solo itu menyatakan izin tidak terlalu dibutuhkan lantaran pelaksanaan kampanye adalah pada Sabtu-Minggu, yang merupakan hari libur. "Saya libur. Sabtu-Minggu saya libur. Tapi, karena kepatuhan, saya ajukan cuti," kata Jokowi di sela kampanye di Depok kemarin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan kabar soal cuti Jokowi. "Saya pelaksana harian Gubernur pada Sabtu-Minggu. Beliau kan cuti untuk menjadi juru kampanye," katanya.

Read more »

Jokowi Rekayasa Cuaca, Daerah Lain Juga Minta

SENIN, 18 FEBRUARI 2013 | 15:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Meteorologi Tropis, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Handoko Seto, mengatakan banyak daerah yang juga ingin dilakukan teknologi modifikasi cuaca dengan menabur bahan kimia sejenis garam. "Banyak daerah lain yang juga minta, tapi kami akan evaluasi dulu," kata Tri kepada Tempo, Senin, 18 Februari 2013.

Tri enggan mengatakan daerah-daerah mana yang juga ingin melakukan modifikasi cuaca. Menurut dia, permintaan itu akan dibahas oleh BPPT pada besok, Selasa, 19 Februari 2013. Namun, kata dia, tidak semua daerah yang meminta modifikasi cuaca akan dituruti. "Itu semua tergantung evaluasi besok. Kami hanya akan melakukan apa yg diputuskan besok," ujarnya.

Proyek ini memang dimandatkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, agar Jakarta tidak terendam banjir di musim hujan ini. BPPT lantas menggandeng TNI-Angkatan Udara untuk mensukseskan program ini. Salah satu bentuk kegiatannya adalah menabur garam di angkasa untuk mempercepat hujan.  

TNI-AU sejak 26 Januari lalu berkomitmen menyediakan satu buah pesawat Hercules dan tiga pesawat Cassa. Namun, hingga sekarang hanya satu Hercules dan satu Cassa yang diterjunkan. "Hercules pun tidak setiap hari, tergantung awannya," ujar Tri.

Bahan semai garam ini berbeda dengan garam dapur biasa. "Untuk  ini, garamnya 30-50 mikron. Kalau garam dapur itu bisa ratusan mikron," ujarnya. Bahan semai halus ini dianggap sudah memenuhi spesifikasi untuk modifikasi cuaca ala BPPT.

"Jika awannya sudah matang, hanya butuh sepuluh menit untuk turun jadi hujan sejak ditabur," ujarnya. Namun, jika awan tersebut baru tumbuh, maka waktu turun hujannya kurang lebih satu jam.

Setiap pagi di Posko Rekayasa Cuaca, Lanud Halim Perdana Kusuma, BPPT memprediksi datangnya awan menuju Jakarta. "Jika berpotensi banjir, kami terbang ke arah awan."

Biasanya pesawat berangkat pukul 10.00  dari  Halim ke arah gumpalan awan untuk memecahnya menjadi hujan. "Ini misi yang sangat berbahaya, tapi namanya juga risiko pekerjaan," ujarnya.

Read more »

Jadi Calon Presiden Potensial, Jokowi Ogah Mikir

SELASA, 19 FEBRUARI 2013 | 16:06 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan Joko Widodo atau Jokowi adalah calon presiden potensial untuk saat ini. Jokowimengungguli tokoh lama, seperti Megawati,Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Wiranto, maupun Aburizal Bakrie. 

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin ambil pusing. "Tanggapannya, saya tidak mau mikir," kataJokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa, 19 Februari 2013. 

Saat ini, Jokowi mengatakan, ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta. Yaitu mengatasi masalah di Ibu Kota, seperti macet dan banjir. 

Dalam hasil survei LSJ yang dilakukan pada 9-15 Februari 2013, Jokowi memiliki angka elektabilitas 18,1 persen. Angka itu mengungguli nama lainnya, seperti Prabowo Subianto 10,9 persen, Wiranto 9,8 persen,Jusuf Kalla 8,9 persen, dan Aburizal Bakrie 8,7 persen. 

Sebelumnya, Survei Pusat Data Bersatu menempatkan Jokowi sebagai calon presiden 2014 yang potensial. Survei ini dilakukan pada 3-18 Januari lalu. Hasil tingkat kesukaan masyarakat kepada mantan Wali Kota Surakarta itu pun mencapai 65,3 persen. 

Read more »

Tiket MRT Rp 8.500 sampai Rp 15 Ribu

RABU, 20 FEBRUARI 2013 | 15:27 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -- PT MRT Jakarta memberikan pekiraan harga tiket mass rapid transit (MRT) dalam uji publik hari ini, Rabu, 20 Februari 2013. Dengan beragam harga tiket yang dijadikan solusi, tentunya ada beragam beban juga yang nantinya akan ditanggung perusahaan dan juga pemerintah DKI Jakarta.

Menurut Direktur Utama PT MRT, Tribudi Rahardjo, jika dengan perkiraan 174 ribu penumpang per harinya naik MRT dan perhitungan beban biaya operator seluruhnya ditanggung penumpang, harga tiket yang muncul adalah sebesar Rp 34.940 per penumpang.

Namun, kata Tribudi, jika diberikan subsidi dan pertimbangan penumpang 174 ribu hingga 261 ribu orang, kemungkinan harga tiket bisa beragam. "Bisa mulai dari Rp 8.500 sampai Rp 15.000," ujar Tribudi di uji publik di Balai Agung Jakarta, Rabu, 20 Februari 2013.

Dengan pertimbangan harga Rp 8.500, menurut Tribudi, subsidi yang ditanggung pemerintah daerah bisa mencapai Rp 3,1 triliun selama 11 tahun. Sedangkan dengan pertimbangan harga tiket Rp 15.000, subsidi mencapai Rp 2,187 triliun sampai 8 tahun atau Rp 273 miliar per tahun.

"Perhitungan ini masih sangat kasar degan pertimbangan beban pinjaman 51 persen ditanggung Pemerintah DKI. Tiket bisa lebih murah jika ada bisnis lain yang kami lain untukcover," kata Tribudi. Baca info soal MRT di sini.

Read more »

Tak Lirik Jokowi, Demokrat Kantongi Nama Capres

RABU, 20 FEBRUARI 2013 | 06:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan partainya tak tertarik mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 mendatang. Meski memiliki tingkat elektabilitas tinggi berdasarkan beberapa survei, Jokowi--sapaan Joko Widodo--dinilai belum punya cukup pengalaman untuk jadi capres. "Tak pantaslah kami melirik dia," kata Max saat dihubungi, Selasa malam, 19 Februari 2013.

Menurut Max, hasil survei belum bisa merepresentasikan keinginan pemilih secara keseluruhan. Ditambah lagi belum ada tokoh yang memiliki elektabilitas di atas 50 persen berdasarkan hasil survei. Max membandingkan dengan perolehan suara presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencapai 60 persen pada Pemilu 2009 lalu.

Kemarin, Lembaga Survei Jakarta (LSJ)mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan Jokowi sebagai calon presiden potensial untuk saat ini. Dalam hasil survei LSJ yang dilakukan pada 9-15 Februari 2013, Jokowi memiliki angka elektabilitas 18,1 persen. Angka itu mengungguli nama lainnya, seperti Prabowo Subianto 10,9 persen, Wiranto 9,8 persen, Jusuf Kalla 8,9 persen, dan Aburizal Bakrie 8,7 persen. Sebelumnya, Survei Pusat Data Bersatu menempatkan Jokowi sebagai calon presiden 2014 yang potensial.

Max mengatakan hingga kini partainya sudah bersepakat untuk mengusung calon sendiri pada Pemilihan Presiden 2014 nanti. Nama itu kini sudah ada di tangan Majelis Tinggi Demokrat. Namun, kata Max, partainya belum berencana mengumumkan nama capres itu dalam waktu dekat. "Kami masih mencari waktu yang tepat. Saatnya akan dimajukan."

Kriteria utama calon presiden yang diusung Demokrat adalah calon yang dekat di hati publik. Calon ini juga dinilai memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. "Siapa orangnya? ya wait and see dululah." Simak hiruk-pikuk bursa capres 2014.

Read more »

Jokowi Kunjungi Bayi Dara

RABU, 20 FEBRUARI 2013 | 15:36 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta,Joko Widodo, mengunjungi bayi Dara Nur Anggraini di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Dara adalah kembaran bayi Dera yang meninggal pada Sabtu, 16 Februari 2013 karena prematur dan mengalami gangguan pernapasan.

Jokowi berangkat dari Balai Kota pukul 14.00. Dia kemudian tiba di rumah sakit pukul 14.25 WIB.

Seperti biasanya, kedatangan Jokowi di RS milik pemerintah Jakarta itu menarik perhatian pengunjung rumah sakit. Langkahnya untuk menjenguk sempat tertahan oleh warga yang ingin melihat orang nomor satu Jakarta ini.

Setelah itu, Jokowi pun langsung bergegas menengok Dara di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di lantai 4 RS Tarakan. Sekitar lima menit, Jokowi pun langsung menjenguk ibunda Dara, Elisa, di lantai 3 rumah sakit itu.

Bayi Dera yang sebelumnya dirawat di RS Zahira, Jakarta Selatan, sebelum meninggal dikabarkan ditolak di 10 rumah sakit di Jakarta. Namun, pemerintah DKI berkilah bahwa Dera ditolak. Karena, saat mengajukan rujukan ke 10 rumah sakit, kamar dan NICU tidak tersedia.

Read more »